Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) akan mempertemukan dua mantan presiden, dan presiden Republik Indonesia (RI) dalam peringatan Hari Lahir Pancasila, 1 Juni 2011, mendatang.
Ketiganya akan dihadirkan dalam peringatan milad dasar negara tersebut, dan diminta untuk berbicara tentang Pancasila.
Hal ini dikatakan Wakil Ketua MPR Ahmad Farhan Hamid dalam seminar nasional dengan tema Revitalisasi Pancasila dalam Konteks Ke-Bhinneka-an Indonesia Saat Ini dan Masa Depan, di Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) Solo, Kamis (19/5).
Mantan Presiden BJ Habibie, Megawati, dan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), akan berbicara mengenai Pancasila.
"Presiden kedua kita, selama menjabat, tidak pernah bertemu dengan presiden sebelumnya. Begitu pula presiden ketiga, tidak pernah bertemu dengan presiden kedua hingga meninggal. Presiden keempat, juga tidak pernah bertemu dengan presiden sebelumnya, untuk berbicara mengenai Pancasila," ujarnya.
Selama ini, terkesan ada jarak diantara presiden baru dengan yang sebelumnya. Padahal mereka tidak ada masalah pribadi. "Apakah ini yang dinamakan sifat Bangsa Indonesia yang ramah?," ujarnya lagi.
Lebih lanjut, dalam seminar tersebut, Ahmad Farhan Hamid juga mengatakan sejak awal reformasi hingga saat ini pamor Pancasila terasa meredup, seiring dengan meningkatnya liberalisasi dan demokratisasi. Padahal Pancasila adalah ideologi sebagai kerangka berfikir.
"Mulai meredupnya nilai-nilai Pancasila yang ada dimasyarakat bisa dilihat dari munculnya gerakan-gerakan seperti NII dan terorisme," katanya.
Ideologi Pancasila mulai ditinggalkan, untuk itu pihaknya terus melakukan pendekatan dan advokasi kepada masyarakat dengan mendekati kelompok-kelompok tertentu. Meskipun diakuinya untuk mengubah ideologi yang telah dianut kembali ke ideologi Pancasila merupakan sesuatu yang sulit.
Sebab, menurut Ahmad, sebuah keterlanjuran sangat sulit untuk dirubah kembali. Untuk itu revitalisasi Pancasila sebgai dasar negara harus diarahkan pada pembinaan moral, sehingga moralitas Pancasila dapat dijadikan sebagai dasar dan arah dalam upaya mengatasi krisis dan disintegrasi.
"Revitalisasi Pancasila yang penting itu bisa dimulai dengan menjadikan dasar negara itu kembali sebagai wacana publik, sehingga masyarakat merasakan bahwa Pancasila masih ada dan masih dibutuhkan bagi Bangsa Indonesia," ujarnya.
